SuaraJabar.id - Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Maritim Luhut Binsar Pandjaitan meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengetatan aktivitas sosial di sejumlah tempat, seperti perkantoran hingga mal untuk menekan penyebaran virus corona atau Covid-19.
Menanggapi hal ini Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani pun langsung protes, pasalnya jika saran Luhut itu diterapkan bakal menggangu aktivitas perekonomian.
"Pengetatan ini langsung berdampak pada ekonomi, itu udah pasti. Ini sudah 2 kali dan itu langsung akan membuat ekonomi anjlok lagi," kata Hariyadi dalam konfrensi pers secara virtual di Jakarta, Selasa (15/12/2020).
"Kalau ini ketiga kali akan otomatis akan anjlok lagi, pandangan kami pola penanganan covid tidak tuntas dan selalu yang kena pengendalian PSBB memang dampaknya terhadap ekonomi akan sangat kena," keluh Hariyadi.
Baca Juga:Tolak Vaksin Berbayar, Apindo Minta Semuanya Digratiskan Pemerintah
Hariyadi menyadari kekhawatiran Luhut akan tingginya penyebaran virus corona akhir-akhir ini, namun menurutnya itu adalah hasil dari kebijakan pemerintah baik pusat dan daerah yang tidak konsisten menangani pandemi ini.
"Makanya kami setengah ngambek pas klaster Petamburan, Bandara Soetta, Tebet, kami bilang kalau itu ya sudah nggak usah ada PSBB sekalian. Kalo kami diminta ketat, kalau Pemprov (DKI) nggak konsisten," ujarnya.
Ia mengatakan selama 10 bulan terakhir pandemi yang jadi korban adalah sektor ekonomi yang terus dibatasi tapi masyarakat banyak yang tak disiplin dalam menjaga protokol kesehatan.
"Kawasan padat penduduk nggak disentuh sosialisasi seperti apa, kalau begitu sampe kapan nggak akan selesai masalahnya. Masalah bukan di sektor riilnya," tandasnya.
Baca Juga:Gubernur Ganjar Pranowo Digugat Apindo Jateng di PTUN
