facebook

Highlight Terpopuler News Lifestyle Indeks

Ini Biang Keladi Krisis Tahu dan Tempe di Indonesia

Ari Syahril Ramadhan Senin, 04 Januari 2021 | 18:00 WIB

Ini Biang Keladi Krisis Tahu dan Tempe di Indonesia
ILUSTRASI. Pemilik pabrik tahu, Suparmin menata puluhan tahu saat ditemui wartawan di wilayah Gunungsaren Lor RT 78, Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, Minggu (3/1/2021). [Muhammad Ilham Baktora / SuaraJogja.id]

Akibatnya banyak petani yang memandang pertanian kedelai kurang menjanjikan

SuaraJabar.id - Naiknya harga kacang kedelai mendorong kelangkaan tahu dan tempe di pasaran. Jika kondisi ini terus berlanjut, banyak pihak yang bakal terimbas.

Mulai dari pengusaha tahu dan tempe beserta pekerjanya, penjual hingga sektor lain yang mengandalkan tahu dan tempe seperti pedagang gorengan dan kupat tahu.

Agar krisis tahu tempe ini tidak beranjak jauh, Pemerintah Kabupaten Bandung mendorong Pemerintah Pusat menyelesaikan masalah ini.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tisna Umaran mengatakan, kedelai merupakan salah satu komoditas strategis pangan nasional selain padi dan jagung.

Baca Juga: Mulai Langka di Pasaran, Ukuran Tahu dan Tempe Disunat

Selama ini pemerintah pusat telah berupaya meningkatkan produksi dengan cara memberi bantuan bibit dan pupuk kepada petani supaya ke depan tidak mengandalkan impor.

"Pemerintah telah menetapkan harga pokok pembelian sebesar Rp8.000 per kg," tutur Tisna, Senin (4/1/2021).

Namun, Bulog sebagai pihak yang seharusnya membeli kedelai dari petani dengan harga HPP, tidak memiliki cukup uang. Akibatnya banyak hasil pertanian kedelai tidak terserap.

"Kedelai dari petani pun hanya dihargai Rp6.000 per kg," katanya.

Akibatnya banyak petani yang memandang pertanian kedelai kurang menjanjikan sehingga tidak banyak petani yang menanam kedelai dan berimbas pada pasar yang tetap mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan.

Baca Juga: Harga Kedelai Naik, Pengusaha Tahu dan Tempe Menjerit

"Jadi memang permasalahan makronya juga tidak tuntas. Nah kami bersama Dinas Pertanian Provinsi Jabar terus mendorong Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan masalah tersebut," ujarnya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait