SuaraJabar.id - Sebuah Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD di Kabupaten Sukabumi dituduh memanipulasi data pasien Covid-19. Mereka dituduh covidkan data pasien demi uang.
Di tengah isu yang beredar, RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi akhirnya angkat bicara.
Satgas COVID-19 sejumlah kecamatan di wilayah Pajampangan Sukabumi merasa perlu mengklarifikasi hal ini, akibat banyak pasien positif Covid-19 pulang paksa saat dirawat karena tidak percaya dengan status tersebut.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Surade dr Solitaire E.F Ram Mozes. Solitaire yang ikut dalam pertemuan satgas COVID-19 wilayah Pajampangan dengan manajemen RSUD Jampang Kulon, Kamis (22/4/2021) kemarin.
Baca Juga:Pakar Ungkap Indikator Simpel untuk Deteksi Keparahan Infeksi Covid-19
"Ada lima point yang menjadi catatan penting hasil pertemuan tersebut," ungkap dokter Solitaire kepada Sukabumiupdate.com-jejaring Suara.com, Jumat (23/4/2021).
Pertama soal pandangan masyarakat kalau rumah sakit mencovidkan pasien demi uang.
"Sudah dijelaskan oleh Direktur RSUD Jampang Kulon, itu sama sekali tidak benar. Prosedurnya setiap pasien yang masuk akan diperiksa apakah covid atau bukan. Pasien dinyatakan covid dengan pemeriksaan yang akurat dan cepat karena alat-alat di RSUD Jampang Kulon sudah memadai. Rumah sakit juga Nakes sama sekali tidak mendapatkan keuntungan secara finansial bila merawat pasien COVID-19," jelas Solitaire.
Prosedur itu, lanjut Solitaire dilakukan demi keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. Bila satu pasien tidak jujur, ternyata pasien tersebut covid, maka rumah sakit harus mengisolasi 30 tenaga kesehatan atau karyawan yang kontak dengan pasien tersebut selama 10 hingga 14 hari.
"Alat kesehatan dan ruangan yang sudah dipakai pasien covid tidak bisa langsung dipakai pasien lain yang membutuhkan. Alat-alat harus dibuang dimusnahkan dengan prokes yang membutuhkan biaya mahal, ruangan harus didesinfektan disterilisasi minimal 8 jam dalam p tidak dapat digunakan oleh pasien - pasien lain. Hal ini tentu sangat mengganggu pelayanan dan merugikan banyak pasien lain yang non COVID-19," bebernya.
Baca Juga:Anggota DPR Divaksin Nusantara, Disuntik Langsung Terawan
Menurut dia, pengadaan ruang isolasi COVID-19 di rumah sakit, alat - alat kesehatan, alat pelindung diri lalu tim khusus untuk perawatan pasien COVID-19 pun tidak murah. Belum lagi resiko dokter dan nakes tertular, bila dokter nakes banyak tertular maka pelayanan rumah sakit terpaksa ditutup.
"Bayangkan pasien lainnya non COVID-19 yang mau berobat, operasi, melahirkan, rawat inap dan lainnya tidak bisa terlayani karena dokter dan naker menjalani isolasi akibat terpapar corona," ungkap dokter Solitaire lebih jauh.
Dalam pertemuan tersebut juga terungkap bahwa dari ratusan pasien COVID-19 yang sudah dirawat RSUD Jampang Kulon, klaim pembiayaannya baru cair dari pemerintah untuk 1 orang pasien.
"Sekali lagi RS tidak akan pernah mau mengcovidkan pasien dan tidak benar mendapatkan keuntungan financial darinya, nyawa dokter dan tenaga kesehatan sangat jauh lebih berharga," ungkapnya.
Masih kata Solitaire, adapun poin kedua dalam rakor itu adalah proses pemulasaraan jenazah COVID-19, yang dilakukan RSUD Jampang Kulon kembali ditegaskan sudah sesuai syariah agama, sesuai fatwa MUI No 18 tahun 2021.
"Bahkan keluarga bisa menyaksikan sesuai protokol kesehatan," tegas Solitaire.
