PPKM Darurat Tak Halangi KPK Berkantor di Bandung Barat

SuaraJabar.id - Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali "berkantor" di Pemkab Bandung Barat untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap para saksi berkaitan dugaan kasus korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Pemeriksaan para saksi ditengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai dilakukan pada Selasa (6/7/2021). Berdasarkan surat yang diterima Pemkab, lembaga antirasuah itu akan berkantor hingga 9 Juli mendatang.

Kepala Bagian Rumah Tangga pada Setda KBB Aa Wahya mengatakan, pihaknya sudah menerima surat perihal peminjaman tempat untuk pemeriksaan kasus dugaan korupsi dari KPK.

"Iya kita sudah terima surat dari KPK untuk peminjaman tempat untuk ruang pemeriksaan selama 4 hari," terang Aa Wahya, Selasa (6/7/2021).

Pihaknya tidak mengetahui percis nama-nama yang diperiksa penyidik KPK. Namun berdasarkan pantauan, sejumlah pejabat dan empat pensiunan pejabat Pemkab Bandung Barat menuju ruang pemeriksaan.

"Ada sterilisasi. Intinya koordinasi dengan Satpol PP lantai 2 supaya tertib, nyaman, tidak terganggu," ucapnya.

Pertengahan bulan Juli, KPK juga "berkantor" di Pemkab Bandung Barat selama beberapa hari untuk melakukan pemeriksaan saksi-saksi baik dari pejabat Pemkab Bandung Barat maupun pihak swasta.

Sebelumnya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Bansos COVID-19 itu KPK sudah menetapkan tiga tersangka. Yakni Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna dan anaknya Andri Wibawa.

Kemudian Totoh Gunawan dari pihak swasta. Ketiganya kini masih ditahan lembaga anti rasuah dalam rangka penyidikan.

Dalam konstruksi perkara disebutkan pada Maret 2020 karena adanya pandemi COVID-19, Pemkab Bandung Barat menganggarkan sejumlah dana untuk penanggulangan pandemi COVID-19 dengan melakukan "refocusing" anggaran APBD Tahun 2020 pada Belanja Tidak Terduga (BTT).