SuaraJabar.id - Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Cimahi, M Nur Kuswandana buka suara perihal kasus pengadaan lahan pemakaman Covid-19 di TPU Lebaksaat, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara.
Seperti diketahui, pengadaan lahan pemakaman Covid-19 yang dilakukan tahun 2020 itu ternyata bermasalah. Lahan yang dibeli ternyata milik Pemkot Cimahi yang diklaim seorang berinisial YT dengan bukti akte jual beli.
YT yang kini jadi tersangka kasus tindak pidana korupsi itu disebut sudah menerima uang pembayaran dari DPKP Kota Cimahi sebesar Rp 569.520.000. Kasus tersebut diusut Kejaksaan Negeri Cimahi.
"Saya tidak bisa berkomentar. Jadi itu sudah ditangani penyidik, kita serahkan ke hukum," kata M Nur saat dihubungi Suara.com pada Sabtu (16/10/2021).
Baca Juga:Diduga Korupsi, 4 Pabrik Es Milik Pemerintah di Bintan Ditutup Kejari
Pengadaan lahan untuk pemakaman sendiri memang menjadi tanggung jawab DPKP Kota Cimahi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin M Nur Kuswandana.
Selain YT, dalam kasus pengadaan lahan tersebut Kejari Cimahi juga menetapkan AJ sebagai tersangka. Ia merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat Sekretaris DPKP Kota Cimahi ketika proses pengadaan berlangsung.
Ada juga PNS aktif berinisial AK yang juga ditetapkan jadi tersangka. Saat pengadaan lahan berlangsung, ia menjabat Kassubag Umum dan Kepegawaian pada DPKP Kota Cimahi.
M Nur pun enggan memberikan penjelasan lebih lanjut perihal proses pengadaan lahan tersebut.
"Ini sudah ditangani penyidik. Silahkan tanya ke penyidik saja," ucapnya.
Baca Juga:Alex Noerdin Ditangkap Kejagung, Dodi Reza Alex Ditangkap KPK
Kasus tersebut, bermula ketika Pemkot Cimahi melalui DPKP Kota Cimahi melakukan pengadaan tanah tahun 2020 untuk pemakaman Covid-19 dengan anggaran Rp
Rp 569.520.000.
- 1
- 2
