SuaraJabar.id - Kabupaten Cianjur sempat di-mentirn Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin ketika membahas kemiskinan ekstrem beberapa waktu lalu.
Padahal Cianjur terkenal sebagai salah satu kabupaten yang menjadi lumbung padi di Jawa Barat.
Dengan kondisi tersebut, mereka masih memiliki masalah besar pada kemiskinan ekstrem yang terungkap di Rapat Pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) secara virtual yang dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu.
Berdasarkan data Dinas Sosial Cianjur, tercatat 68 persen atau 1.541.424 warga Cianjur masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan penerima bantuan warga tidak mampu, dari total penduduk sebanyak 2.243.904 jiwa.
Baca Juga:BEM KM Unmul Sebut Maruf Amin Patung Istana: Ini Bentuk Kritik Kami
DTKS tersebut merupakan hasil terbaru yang sudah diperbaiki dari tahun sebelumnya.
Hasil perbaikan DTKS di antaranya untuk nama pengguna (username) Program Keluarga Harapan (PKH) langsung diberikan pada pendamping PKH, sedang untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Bantuan Sosial Tunai (BST) langsung dari Kementerian Sosial diberikan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dibantu operator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's) tingkat desa.
DTKS tersebut juga menggambarkan kondisi status Cianjur, sebagai kabupaten dengan penerima bantuan terbanyak, meski sebagian besar wilayahnya merupakan penghasil produk pertanian unggulan, seperti beras Pandanwangi yang terkenal hingga ke luar negeri.
Program bantuan sosial dari pemerintah mulai dari Pusat hingga daerah, yang ditujukan memberdayakan masyarakat dari keterpurukan utamanya di saat pandemi COVID-19, malah disalahartikan membuat sebagian warga terkesan tambah malas berusaha dengan bekerja, malah nyaman memilih menjadi penerima saja.
Kenyataannya, sebagian warga ada berstatus ekonomi cukup mampu dengan penghasilan di atas Rp 500 ribu per bulan, tetapi lebih senang ikut berebut mendapatkan bantuan sosial.
Namun, ketika petugas dari dinas terkait atau pendamping hendak memasang label rumah mereka dengan stiker penerima bantuan dari keluarga tidak mampu, sebagian besar menolak dan beramai-ramai keluar sebagai penerima bantuan sosial.
Baca Juga:Pungli Urus Sertifikat Tanah, Kepala Kanwil Jabar Dalu Agung: PSN Tidak Boleh Dipermainkan
Lain lagi masyarakat di pantai selatan Cianjur, yang berprofesi sebagai nelayan, memang sebagian besar mengalami kemiskinan dan hingga saat ini memang belum pernah tersentuh program pembinaan dan pelatihan keterampilan untuk menunjang perekonomiannya, terutama saat paceklik ikan atau cuaca ekstrem di tengah pandemi ini.
Pemerintah Kabupaten Cianjur berdalih kondisi warganya yang rata-rata tingkat pendidikan rendah, tidak tamat SD dan SMP, menjadi penghambat pelaksanaan program menekan angka kemiskinan di Cianjur. Oleh karena itu Pemkab mendirikan sekolah kelas jauh di seluruh kecamatan dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk meningkatkan sumber daya manusia dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Di samping itu pengembangan berbagai bidang usaha sudah banyak dijalani dengan membina pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Cianjur, setidaknya mendapatkan berbagai bantuan dan kemudahan dari pemerintah mulai dari permodalan hingga pasar yang selama ini, hanya bisa dilakukan pelaku usaha yang mengerti atau melek teknologi.
Mengamati masih besarnya kemiskinan di Cianjur, Ketua DPRD Cianjur, Ganjar Ramadhan, meminta keseriusan Pemkab Cianjur, dalam menangani kemiskinan ekstrem yang membuat Cianjur masuk dalam wilayah tertinggi kelima di Jawa Barat, dengan jumlah warga miskin ekstrem mencapai 90 ribu jiwa.
"Jangan sampai peribahasa "tikus mati di lumbung padi" menjadi fenomenal di Cianjur, karena berbagai potensi yang dimiliki cukup banyak, terutama di bidang pertanian. Ini harus menjadi fokus Pemkab untuk menciptakan berbagai lapangan kerja dan usaha, jangan hanya sekedar program pengentasan," katanya dikutip dari Antara, Selasa (2/11/2021).
Ketersediaan lahan milik pemerintah di Cianjur mulai dari tingkat desa hingga pusat, banyak yang terbengkalai, seharusnya bisa dijadikan sebagai modal untuk membangun kembali ketahanan pangan atau ladang bagi warga untuk mencari nafkah, ditunjang dengan bantuan pelatihan, pembibitan hingga permodalan oleh dinas terkait.
