alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Ada Kemiskinan Ekstrem di Lumbung Padi, Pemkab Cianjur: Tingkat Pendidikan Rendah

Ari Syahril Ramadhan Selasa, 02 November 2021 | 20:16 WIB

Ada Kemiskinan Ekstrem di Lumbung Padi, Pemkab Cianjur: Tingkat Pendidikan Rendah
Bupati Cianjur Herman Suherman. [Suara.com/ Fauzi Noviandi]

Sebagian warga ada berstatus ekonomi cukup mampu dengan penghasilan di atas Rp 500 ribu per bulan, tetapi lebih senang ikut berebut mendapatkan bantuan sosial.

SuaraJabar.id - Kabupaten Cianjur sempat di-mentirn Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin ketika membahas kemiskinan ekstrem beberapa waktu lalu.

Padahal Cianjur terkenal sebagai salah satu kabupaten yang menjadi lumbung padi di Jawa Barat.

Dengan kondisi tersebut, mereka masih memiliki masalah besar pada kemiskinan ekstrem yang terungkap di Rapat Pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) secara virtual yang dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data Dinas Sosial Cianjur, tercatat 68 persen atau 1.541.424 warga Cianjur masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan penerima bantuan warga tidak mampu, dari total penduduk sebanyak 2.243.904 jiwa.

Baca Juga: BEM KM Unmul Sebut Maruf Amin Patung Istana: Ini Bentuk Kritik Kami

DTKS tersebut merupakan hasil terbaru yang sudah diperbaiki dari tahun sebelumnya.

Hasil perbaikan DTKS di antaranya untuk nama pengguna (username) Program Keluarga Harapan (PKH) langsung diberikan pada pendamping PKH, sedang untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Bantuan Sosial Tunai (BST) langsung dari Kementerian Sosial diberikan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dibantu operator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's) tingkat desa.

DTKS tersebut juga menggambarkan kondisi status Cianjur, sebagai kabupaten dengan penerima bantuan terbanyak, meski sebagian besar wilayahnya merupakan penghasil produk pertanian unggulan, seperti beras Pandanwangi yang terkenal hingga ke luar negeri.

Program bantuan sosial dari pemerintah mulai dari Pusat hingga daerah, yang ditujukan memberdayakan masyarakat dari keterpurukan utamanya di saat pandemi COVID-19, malah disalahartikan membuat sebagian warga terkesan tambah malas berusaha dengan bekerja, malah nyaman memilih menjadi penerima saja.

Kenyataannya, sebagian warga ada berstatus ekonomi cukup mampu dengan penghasilan di atas Rp 500 ribu per bulan, tetapi lebih senang ikut berebut mendapatkan bantuan sosial.

Namun, ketika petugas dari dinas terkait atau pendamping hendak memasang label rumah mereka dengan stiker penerima bantuan dari keluarga tidak mampu, sebagian besar menolak dan beramai-ramai keluar sebagai penerima bantuan sosial.

Baca Juga: Pungli Urus Sertifikat Tanah, Kepala Kanwil Jabar Dalu Agung: PSN Tidak Boleh Dipermainkan

Lain lagi masyarakat di pantai selatan Cianjur, yang berprofesi sebagai nelayan, memang sebagian besar mengalami kemiskinan dan hingga saat ini memang belum pernah tersentuh program pembinaan dan pelatihan keterampilan untuk menunjang perekonomiannya, terutama saat paceklik ikan atau cuaca ekstrem di tengah pandemi ini.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait