facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Sisi Kelam Pembangunan Infrastruktur: Rakyat Diancam dan Dibungkam, Demokrasi Diinjak

Ari Syahril Ramadhan Jum'at, 28 Januari 2022 | 07:00 WIB

Sisi Kelam Pembangunan Infrastruktur: Rakyat Diancam dan Dibungkam, Demokrasi Diinjak
ILUSTRASI - Seorang warga menunjukan retakan rumah akibatnya ledakan pembuatan Tunnel 11 Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang kini sudah Ditinggalin pemiliknya. [Suara.com/Ferry Bangkit]

"Ketika masyarakat sudah tidak dilibatkan, berarti jangan-jangan kehidupan demokrasi sudah tidak ada," ujar Direktur LBH Bandung.

SuaraJabar.id - Kriminalisasi terhadap warga maupun aktivis lingkungan dikabarkan masif terjadi sebagai dampak dari pembangunan infrastruktur di negeri ini, baik yang digarap pemerintah pusat maupun daerah.

Kondisi ini dianggap sebuah sinyal lugas bahwa rakyat semakin tak leluasa memperjuangkan hak atas lingkungan hidupnya.

Dalam setengah dekade terakhir, sedikitnya ada 290 kasus kriminalisasi yang berhasil dicatat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Hal itu sebagaimana diungkap Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jawa Barat (Jabar), Wahyudin, saat konferensi pers 'Ketakutan dan Krisis Tahun Baru', di Sekretariat Walhi, Kota Bandung, Kamis (27/1/2022).

Baca Juga: Anggota GMBI yang Diamankan Polisi Mencapai 725 Orang, Beberapa Positif Narkoba

"Dalam kurun waktu lima tahun, sudah sekitar 290 warga maupun aktivis lingkungan yang dikriminalisasi dari dampak pembangunan infrastruktur yang direncanakan oleh pemerintah pusat atau daerah," katanya.

Aktivis lingkungan mengenakan kostum karakter Anime Jepang saat melakukan aksi di depan Kedutaan Besar Jepang, Jakarta, Senin (4/10/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]
Aktivis lingkungan mengenakan kostum karakter Anime Jepang saat melakukan aksi di depan Kedutaan Besar Jepang, Jakarta, Senin (4/10/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]

Di Jabar sendiri, tak kurang dari 37 kasus kriminalisasi telah terjadi sepanjang waktu yang sama. Pembangunan infrastruktur, menurut Wahyudin, kerap berbuntut perebutan ruang-ruang hidup masyarakat yang memicu konflik sosial.

"Kebanyakan terkait dengan pembangunan, misal PLTU, semen, industri, tol, waduk, tambang, dan lain-lain," katanya.

Wahyudin juga menyebut, akses masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan kian lenyap.

"Sehingga kami anggap itu tidak merepresentasikan kepentingan rakyat, tapi golongan tertentu yang memiliki kepentingan yang semakin difasilitasi oleh negara," katanya.

Baca Juga: Polisi Amankan Ratusan Anggota GMBI


Rakyat Diancam, Demokrasi Disempitkan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait