"Yang kedua keberlangsungan politik di Indonesia, artinya kita tetap harus menerima keputusan MK tapi kita sebagai civil society kita berhak untuk terus memberikan pengawasan atau kontrol ke pemerintah nanti," ucapnya.
Dari kasus ini, Arlan menilai banyak pelajaran yang dapat diambil agar kedepannya pemilu yang akan datang tidak terjadi lagi perselisihan hasil pemilu.
"Dan juga saya pikir dari penetapan itu tadi banyak hal-hal yang kemudian harus diperbaiki dalam konteks pemilu yang akan datang, itu penting sekali menurut saya, sehingga dalam tanda kutip penguasa yang mengikuti pemilu tidak memiliki akses lagi untuk mengunakan fasilitas negara Sehingga hal tersebut akan memicu pro dan kontra lagi," ungkapnya.
"Jadi poin-poin ini harusnya jadi catatan untuk kedepannya bahwa pemilu di Indonesia syarat sekali dengan penggunaan power atau overpower sehingga dengan mudah seseorang yang masih melekat jabatannya atau masih memiliki garis kekuasaan bisa melakukan hal tersebut, ini perlu menjadi sorotan," tegasnya.
Baca Juga:Survei LSI: Prabowo-Gibran Raja Jabar, Pilpres Satu Putaran di Ambang Kenyataan?
Kontributor : Rahman
