Gugatan yang diajukan oleh Paslon nomor urut 01-03 menjadi upaya terkahir yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa Pilpres 2024. Sehingga, semua pihak harus menerima keputusan MK.
"Ini sebenarnya upaya terkahir 01-03 terkait perselisihan hasil pemilu, tentunya upaya ini merupakan upaya yang sudah final dan sudah tidak ada lagi cara lain menggugat atau hasil perselisihan pemilu ini," ujarnya.
Setelah adanya putus ini, Arlan menilai elit politik harus bisa merendam suasana terutama di tingkat bawah, agar tidak terjadi masalah baru.
"Nah tentunya dalam konteks ini yang akan terjadi menurut saya pro dan kontra ini harus melibatkan elite politik untuk meredam suasana atau pasca penetapan dari MK, kenapa ini akan membuat persoalan-persoalan baru maksud saya adalah kalau kemudian elit politik tidak meredam ini tentunya secara horisontal massa di bawah masih ada yang belum menerima dan menerima ini tentunya berbahaya," ujarnya.
Baca Juga:Survei LSI: Prabowo-Gibran Raja Jabar, Pilpres Satu Putaran di Ambang Kenyataan?
Keputusan MK tersebut menurut harus diterima oleh seluruh pihak, meski begitu masyarakat harus tetap mengawasi pemerintah terpilih.
"Yang kedua keberlangsungan politik di Indonesia, artinya kita tetap harus menerima keputusan MK tapi kita sebagai civil society kita berhak untuk terus memberikan pengawasan atau kontrol ke pemerintah nanti," ucapnya.
Dari kasus ini, Arlan menilai banyak pelajaran yang dapat diambil agar kedepannya pemilu yang akan datang tidak terjadi lagi perselisihan hasil pemilu.
"Dan juga saya pikir dari penetapan itu tadi banyak hal-hal yang kemudian harus diperbaiki dalam konteks pemilu yang akan datang, itu penting sekali menurut saya, sehingga dalam tanda kutip penguasa yang mengikuti pemilu tidak memiliki akses lagi untuk mengunakan fasilitas negara Sehingga hal tersebut akan memicu pro dan kontra lagi," ungkapnya.
"Jadi poin-poin ini harusnya jadi catatan untuk kedepannya bahwa pemilu di Indonesia syarat sekali dengan penggunaan power atau overpower sehingga dengan mudah seseorang yang masih melekat jabatannya atau masih memiliki garis kekuasaan bisa melakukan hal tersebut, ini perlu menjadi sorotan," tegasnya.
Baca Juga:Jelang Debat Kelima Pilpres 2024, Prabowo-Gibran Dapat Dukungan dari Ribuan Santri di Sukabumi
Kontributor : Rahman
