-
DPRD Jabar terapkan WFH tiap Kamis mulai November 2025 untuk efisiensi biaya operasional akibat pemangkasan dana transfer pusat.
-
WFH menyasar pegawai non-produktif (ASN/non-ASN) dengan target 50% tanpa pengurangan tunjangan. Pejabat struktural/fungsional wajib ngantor.
-
Langkah penghematan lain termasuk panel surya, optimalisasi air tanah, hentikan internet berbayar, dan ganti buffet rapat dengan nasi boks.
SuaraJabar.id - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat akan memberlakukan kebijakan kerja dari rumah (WFH) sebagai salah satu upaya efisiensi di tengah pemangkasan dana transfer pusat ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
Kebijakan WFH ini akan diujicobakan pada November 2025, dengan penerapan satu hari dalam sepekan, yakni setiap hari Kamis.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Jawa Barat, Irma Rahmawati, menjelaskan bahwa WFH sekali dalam sepekan ini menargetkan hingga 50 persen dari total 133 pegawai.
Kebijakan ini menyasar pegawai, baik ASN maupun non-ASN, yang dinilai kurang produktif. Sementara itu, pegawai setingkat pejabat fungsional dan struktural diwajibkan tetap masuk kantor.
Baca Juga:Survei Cawapres IndexPolitica: Menkeu Purbaya Tiba-tiba di Peringkat 1, Salip Dedi Mulyadi
"WFH ini tiap hari Kamis. Yang dikenakan WFH adalah pegawai yang kurang produktif. Sementara itu, pejabat fungsional dan struktural tidak akan melaksanakan WFH, melainkan tetap bekerja dari kantor seperti biasa," kata Irma di Sekretariat DPRD Jabar, Bandung, pada Rabu (29/10/2025).
Meski menerapkan WFH dan langkah efisiensi lainnya, Irma memastikan kebijakan ini tidak akan berdampak pada hak-hak pegawai seperti tunjangan.
"Seperti yang disampaikan Pak Gubernur, tidak ada pengurangan tunjangan bagi karyawan yang menjalankan WFH," tuturnya.
Sebelumnya, WFH dengan kuota 50 persen dari 133 pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Jabar, diharapkan bisa menurunkan biaya listrik dan internet bulanan.
Sekretaris DPRD Jabar, Dodi Sukmayana, menambahkan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan sumber energi alternatif dengan pemasangan panel surya di atap Gedung DPRD Jabar untuk menekan anggaran listrik bulanan.
Baca Juga:Misteri Busa Awan Hitam Selimuti Subang, Dedi Mulyadi Minta Tim Gabungan Cek
Selain itu, Dodi mengatakan pihaknya juga akan menghentikan langganan internet berbayar dan memaksimalkan jaringan yang disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat.
Gedung DPRD Jabar pada November 2025 juga akan mulai mengoptimalkan penggunaan air tanah agar biaya operasional air perpipaan per bulan bisa ditekan di batas bawah.
Langkah penghematan juga merambah pada belanja rutin. Pada periode yang sama, dilakukan penghematan dengan menghilangkan snack pada rapat pagi, serta penghilangan makan buffet pada waktu makan siang dan rapat-rapat setelahnya, yang akan diganti dengan nasi boks.
Kebijakan penghematan menyeluruh ini diambil sebagai respons atas penurunan APBD Jawa Barat 2026 sebesar Rp2,4 triliun, yang diakibatkan oleh penundaan dana transfer pusat ke daerah.
Dengan penurunan tersebut, total APBD Jabar 2026 yang semula diproyeksikan sebesar Rp31,1 triliun direvisi menjadi Rp28,6 triliun.
