-
Pengusaha tambang di tiga kecamatan siap menghibahkan lahan dan membantu pembangunan jalur khusus guna mempercepat proyek yang semula dua tahun menjadi satu tahun demi menjaga kelangsungan operasional bisnis mereka.
-
Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bogor, TNI, dan pengusaha tambang bertujuan mempercepat realisasi jalan khusus, mengingat para pengusaha tidak sanggup menunggu anggaran pemerintah yang memakan waktu hingga dua tahun anggaran.
-
Asosiasi pengusaha tambang mengusulkan pembukaan kembali operasional melalui jalur alternatif sementara kepada Gubernur Jawa Barat, guna menghindari kebangkrutan setelah empat bulan berhenti beroperasi namun tetap menanggung beban gaji.
SuaraJabar.id - Polemik jalur tambang di wilayah Bogor Barat yang kerap memicu konflik sosial dan kemacetan horor di Parungpanjang, akhirnya menemui titik terang yang progresif.
Setelah rentetan aksi demonstrasi warga dan penutupan operasional tambang yang mencekik ekonomi, para pengusaha tambang akhirnya mengambil langkah berani dan solutif.
Puluhan pengusaha tambang yang beroperasi di Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang menyatakan kesiapannya untuk menghibahkan dan membebaskan lahan milik mereka demi percepatan pembangunan jalur khusus tambang.
Langkah ini disepakati sebagai jalan tengah agar roda ekonomi kembali berputar dan masyarakat terbebas dari debu serta bahaya truk di jalan umum.
Baca Juga:Dorong Lapangan Kerja Baru, Pemkab Bogor Buka Ruang Kolaborasi Seluas-luasnya Bagi Swasta
Kesepakatan bersejarah ini lahir setelah pertemuan intensif antara Asosiasi Tambang Batuan Indonesia (ATBI) dengan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, di Pendopo Bupati, Cibinong, pada Selasa, 13 Januari 2026.
Sekertaris Jenderal ATBI, Bisma Muhammad Normansyah, menegaskan bahwa komitmen pengusaha bukan hanya di atas kertas. Mereka siap terjun langsung membantu pemerintah daerah dan TNI dalam proses konstruksi.
"Sehingga dengan kebersamaan ini, harapannya akan kembali beroperasi tambang yang ada di wilayah Parungpanjang, Cigudeg dan Rumpin," kata Bisma usai pertemuan.
Para pengusaha menyadari bahwa birokrasi anggaran pemerintah memiliki keterbatasan waktu. Jika hanya mengandalkan APBD murni tanpa bantuan swasta, proyek ini bisa memakan waktu lama.
"Jadi kalau misalnya menggunakan tahun anggaran, itu bisa menghabiskan 2 tahun anggaran dan itu tidak memungkinkan bagi kami, teman-teman pengusaha tambang itu bertahan hingga 2 tahun yang akan datang," jelasnya.
Baca Juga:Karawang Siap 'Glow Up' Tiru Cara Bogor Benahi Utilitas Udara yang Membahayakan
Oleh karena itu, kolaborasi ini diharapkan memangkas durasi pengerjaan. Dengan partisipasi swasta mulai dari pembebasan lahan hingga land clearing, proyek yang semula diprediksi memakan waktu dua tahun, ditargetkan bisa dibereskan hanya dalam satu tahun.
Isu krusial lain yang dibahas adalah nasib ribuan pekerja tambang yang terancam PHK. Saat ini, operasional tambang masih ditutup total atas instruksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
"Karena sudah nafas 4 bulan itu kan juga kita tidak beroperasi juga, itu beban yang sangat berat beban yang sangat berat karena masih digaji meskipun tambang tidak beroperasi," jelas Bisma.
Untuk mencegah kolaps massal industri tambang di Bogor Barat, para pengusaha bersama Pemerintah Kabupaten Bogor berencana menemui Gubernur Dedi Mulyadi. Mereka akan mengajukan proposal pembukaan kembali operasional dengan skema trayek sementara sambil menunggu jalur khusus rampung.
Agar tidak kembali memicu kemarahan warga, ATBI menyiapkan skema pengaturan lalu lintas yang ketat sebagai syarat pembukaan kembali tambang.
"Akan mengusulkan bahwa ini bisa beroperasi dengan jalan alternatif yang sudah ada dengan catatan-catatan tertentu tentunya," ujar Bisma.
