SuaraJabar.id - Biaya tak terduga yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dalam penanganan Pandemi Covid-19 ternyata hanya cukup hingga Juli 2020.
Padahal, Pemprov Jabar mengalokasikan Rp 16,2 triliun untuk penanganan dampak sosial dan ekonomi pandemi.
"Tapi seandainya anggaran tersebut tidak selesai sampai Juli, maka ada upaya-upaya," kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad seperti dilansir Antara di Gedung Sate Bandung, Kamis (11/6/2020).
Meski begitu, Daud optimis dengan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) proporsional di Jabar serta adaptasi kebiasaan baru (AKB) akan mempercepat penanggulangan Covid-19 dan dampaknya.
Baca Juga:New Normal Jabar: Mal Diawasi, Bioskop dan Karaoke Dilarang Buka
"Tapi dengan adanya PSBB Proporsional tentunya kehidupan ekonomi akan mulai bangkit dan masyakarakat bisa mulai kegiatan dengan tetap memprhatikam protokol kesehatan. Mudah-mudahan ekonomi juga sudah semakin hidup dan yang jelas bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka memberikan bantuan kepada mereka yang harus tinggal di rumah itu kita memang anggarkan sampai bulan Juli," kata Daud.
Untuk diketahui, alokasi anggaran Rp 16,2 triliun tersebut dibagi dalam beberapa program penanggulangan dampak Covid-19, yakni sebanyak Rp 3,2 triliun untuk bantuan pangan, sisanya dalam bentuk padat karya dari berbagai proyek investasi di Jabar senilai Rp 13 triliun.
“Kami sudah memutuskan bersama Dewan (DPRD Jabar), total anggaran untuk penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat ini adalah kurang lebih sekitar Rp 16,2 triliun,” ujar Gubernur Jabar M Ridwan Kamil, yang biasa disapa Emil.
Emil menjelaskan, bantuan pangan dan tunai Rp 3,2 triliun setidaknya dapat membantu 15 persen masyarakat ekonomi terbawah, di luar 25 persen yang telah ditanggung pemerintah pusat, seperti program Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan.
Sehingga gabungan bantuan dari pemerintah pusat dan Pemprov Jabar dapat menjangkau 40 persen warga miskin baru. Belum lagi ditambah anggaran dari pemerintah kabupaten/pemerintah kota, maka warga miskin yang akan terbantu bisa di atas 40 persen.
Baca Juga:Jabar Bakal Terapkan New Normal di 15 Kabupaten/Kota
“Sebagian kota/kabupaten juga saya apresiasi, mereka berniat untuk menambahi kekurangan-kekurangan jika memungkinkan,” kata Emil.
- 1
- 2
