SuaraJabar.id - Sebanyak 2.800 SMA dan SMK atau satuan pendidikan sederajat di Jawa Barat bakal mendapat izin untuk menggelar pembelajaran tatap muka pada Juli 2021 mendatang.
Nantinya, sekolah diminta menerapkkan protokol kesehatan ketat sebagai upaya antisipasi munculnya klaster baru.
Izin untuk memgelar belajar tatap muka itu bakal segera dikeluarkan oleh Dinas pendidikan Jawa Barat.
"Kami memberikan dua pilihan terkait penyelenggaraan pendidikan, PTM atau tetap pembelajaran jarak jauh (PJJ), hal tersebut diserahkan pada orang tua siswa," kata Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Dedi Supandi saat menghadiri pemecahan rekor MURI kaulinan (permainan) tradisional secara virtual di Cianjur Rabu (7/4/2021).
Baca Juga:Khawatir Siswa Nongkrong, Wagub DKI Minta Guru Ikut Pantau Tempat Umum
Ia menjelaskan dari 4.996 sekolah tingkat atas di Jabar, secara bertahap mulai mengajukan untuk menyelenggarakan PTM pada bulan Juli.
Masing-masing sekolah yang telah mengajukan tengah menyiapkan sarana dan prasarana, termasuk menyediakan perlengkapan seperti masker dan tempat cuci tangan.
Pihak sekolah juga diharuskan menyiapkan tempat isolasi dan pemeriksaan kesehatan untuk siswa, sebagai upaya antisipasi ketika ada siswa yang menunjukan gejala, sehingga langsung ditangani, difasilitas yang sudah tersedia sebelum ditangani tenaga medis.
"Ketika ada siswa atau tenaga pengajar yang bergejala dapat ditangani sementara di sekolah sambil menunggu tenaga medis datang. Sehingga sekolah yang akan melakukan PTM, harus memiliki ruangan khusus," katanya.
Namun ungkap dia, tidak menutup kemungkinan PTM akan kembali dihentikan, jika muncul atau ditemukan kasus penularan sehingga menciptakan klaster baru di kalangan siswa.
Baca Juga:Kebakaran Kilang Pertamina Balongan, Polisi Periksa 52 Orang Saksi
"Kita akan evaluasi kembali izin PTM kalau ditemukan kasus ketika tatap muka kembali digelar," katanya.
Sementara itu Bupati Cianjur, Herman Suherman mengatakan terkait PTM yang akan digelar pada bulan Juli di Cianjur, masih dalam pendataan termasuk ketersediaan fasilitas ruangan isolasi, dengan melibatkan aparat kecamatan hingga desa.
"Sebelum dilakukan PTM yang wajib dilakukan pihak sekolah adalah ketersediaan ruangan isolasi dan seluruh gurunya sudah mendapatkan vaksinasi. Hingga saat ini, kami belum memiliki angka pasti berapa banyak yang sudah memenuhi syarat karena masih di data," katanya. [Antara]
