SuaraJabar.id - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat Moh Arifin Soedjayana mengatakan pihaknya tengah melakukan upaya untuk mengedalikan harga minyak goreng.
Salah satunya kata dia, Disperindag Jabar bakal melibatkan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) terkait alokasi 11 juta liter minyak goreng.
"Kami menunggu alokasi untuk Jabar berapa, untuk kemudian nantinya dialokasikan ke setiap kabupaten/kota," kata Arifin Soedjayana seusai Rapat Koordinasi Nasional Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Kota Bandung, Senin (15/11/2021) dikutip dari Antara.
Arifin mengatakan pihaknya masih menunggu distribusi 11 juta liter minyak goreng dari Kementerian Perdagangan.
Baca Juga:Puluhan Prajurit TNI AD Geruduk Markas Brimob Polda Jabar
Dalam rakor tersebut, diketahui bahwa harga minyak goreng di Jabar sendiri terpantau Rp 17.000 per liter dan cabai merah ada kenaikan tapi tidak terpantau tinggi.
Selain itu dalam rapat koordinasi tersebut setiap daerah menyampaikan kondisi dan pantauan harga jelang natal dan tahun baru.
"Dan di provinsi lain masih wajar, minyak goreng Rp 17.000 di kita," kata Arifin.
Dia berharap adanya alokasi minyak goreng tersebut bisa menekan harga hingga Rp 14.000.
Menurut dia kenaikan ini bukan datang dari pedagang namun karena harga CPO yang tinggi sementara untuk cabai, pihaknya bersama Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Hortikultura sudah melakukan koordinasi.
Baca Juga:Diminta Maju Untuk Gubernur Jawa Barat atau DKI Jakarta, Ini Jawaban Bima Arya
"Di sentra produksi sama kesulitan karena musim hujan, terus kami berkoordinasi dengan sektor hulu, di Jabar cukup banyak cabai. Untuk telur juga masih taraf wajar, minyak saja yang tinggi sampai Rp 17.000," katanya.
Disperindag Jabar sendiri terus memantau perkembangan harga di lima pasar rakyat setiap hari.
Menurut dia informasi fluktuasi dibuka pihaknya pada masyarakat lewat informasi di sosial media.
"Ketika ibu-ibu ke pasar sudah tahu. Kita juga memantau hujan dan bencana, kita sudah rapat sama dinas perhubungan dan satgas pangan agar tidak ada hambatan distribusi," kata dia.
