SuaraJabar.id - Partai Solidaritas Indonesia atau PSI angkat bicara terkait aksi walkout yang dilakukan tiga legislator mereka di DPRD Kota Bandung saat Rapat Paripurna Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD 2022 beberapa waktu lalu.
PSI menyebut, aksi walk out tersebut sebagai bentuk protes atas postur RAPBD 2022 tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Anggota DPRD Kota Bandung dari PSI Christian Julianto mengatakan, PSI terpaksa walk out karena upaya-upaya lain sudah ditempuh namun tidak digubris.
Termasuk menyampaikan keberatan di forum-forum rapat penyusunan anggaran, berkirim surat resmi, hingga menemui langsung pimpinan Banggar.
Baca Juga:Bantu Beban Buruh akibat UMK 2022 Tak Naik, Pemkab Bandung Barat Bakal Lakukan Ini
“Di rapat-rapat sebelumnya, terutama Rapat Badan Anggaran (Banggar) bahwa ada poin-poin yang mengganjal, begitu juga di Rapat Badan Musyawarah (Bamus). Tetapi kembali ke forum, kalau forum tetap menyepakati ya silakan, tapi kami tetap pada sikap kami bahwa kami belum bisa menyepakati RAPBD 2022,” tegas dia dalam diskusi online “RAPBD Tidak Jelas, Bandung Amburadul?” yang digelar DPP PSI, Rabu (1/12/2021).
Sementara itu, diskusi yang dimoderatori Navyla Widjanarko turut menghadirkan akademisi dan budayawan Bandung, Budi Dalton, sebagai pembicara.
Senada dengan Chris, Budi juga melihat Kota Bandung seperti kehilangan tujuan. Alih-alih kian maju, Kota Bandung justru melangkah mundur.
“Kalau pesawat autopilot, dia tetap tahu tujuannya ke mana, walaupun pilotnya tidur tahu tujuannya ke mana. Kalau Kota Bandung gak tahu tujuannya ke mana, kayaknya buka autopilot, tapi dreaming pilot, dia bermimpi dan seolah-olah yang dia mimpikan itu terjadi di Kota Bandung,” ujarnya sambil berkelakar.
Budi pun mendukung penuh sikap legislator PSI yang memilih walk out pada Rapat Paripurna Pembahasan RAPBD. Menurutnya, hal itu adalah cara tegas untuk menolak kebijakan yang tidak pro-rakyat.
Baca Juga:Ada Orang Jadi Mabuk Usai Bertemu Tukang Bubur, Ternyata Ini Penyebabnya
Namun, dia berharap langkah PSI tidak berhenti hanya pada aksi walk out, mesti ada gebrakan oleh PSI untuk serius memperbaiki postur anggaran agar manfaatnya bisa dirasakan warga Bandung.
“Menurut saya itu sudah merupakan tindakan yang bagus dan saya setuju hal itu, karena menurut saya harus ada ketegasan dan perhatian. Hanya saja menurut saya, jangan sampai di walk out saja, harus ada kelanjutannya seperti apa sehingga memang apa pun yang diaspirasikan ketidak-setujuan terhadap rencana anggaran tadi bisa dikabulkan,” kata dia lagi.
Wakil Dekan Bidang III Fakultas Ilmu Seni dan Sastra, Universitas Pasundan itu menitip pesan supaya PSI tetap konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat.
Dalam konteks Bandung, menurutnya, masalah paling krusial adalah infrastruktur pengendali banjir.
“Kalau boleh saya menitipkan ke Bro Chris di sini, berjalanlah tetap dengan rakyat dan saya percaya PSI masih tetap seperti itu dengan suara-suara rakyat. Yang paling krusial di Kota Bandung saat ini adalah ya infrastruktur, lebih dikerucutkan lagi ke gorong-gorong dan banjir,” pungkasnya.
Lebih jauh, Christian Julianto, menyebut Kota Bandung sebagai kota autopilot.
Sebab, Kota Bandung di bawah kepemimpinan Oded M Danial tidak punya visi dan arah pembangunan yang jelas sehingga mengalami kemunduran dari tahun ke tahun.
“Kami melihat kondisi Kota Bandung saat ini sedang tidak baik-baik saja. Contohnya sekarang, di musim hujan ada banyak sekali jalanan di Kota Bandung yang banjir, bahkan dari data ada 68 titik berpotensi banjir, tapi kita melihat permasalahan itu tidak tercermin di dalam anggaran,” kata dia.
Legislator DPRD termuda itu melanjutkan, postur anggaran dalam RAPBD 2022 Kota Bandung juga semakin tidak mencerminkan penyelesaian permasalahan warga Kota Bandung, misalnya, anggaran penanganan banjir di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga yang turun signifikan dari periode pemerintahan sebelumnya.
“Anggaran untuk Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (dulu Dinas PU) anggarannya itu hanya Rp 200 miliar sekian, tidak sampai Rp 300 miliar. Padahal di zaman Kang Emil anggaran Dinas PU itu bisa Rp 800 miliar. Jadi yang kita mau lihat ini sejauh mana sih langkah Pemkot Bandung untuk menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh warga Bandung,” paparnya.
Lebih jauh Chris menambahkan, alokasi belanja modal Kota Bandung yang hanya 9,4 persen atau Rp 626 miliar, jauh dari kondisi ideal yang harusnya mencapai 30–40%.
“Bagaimana caranya kita benahi Kota Bandung ini? Ya secara anggaran harus lebih besar untuk belanja modal, untuk pembangunan kolam retensi, pembangunan gorong-gorong yang lebih besar, tol-tol air. Hal-hal seperti itu yang kami pinginnya dimasukkan dalam RAPBD, tapi justru kita lihat sebaliknya,” ujar Chris.
Ia juga mengkritisi postur RAPBD 2022 Kota Bandung yang 37% bakal dihabiskan untuk belanja pegawai, jauh melebihi anggaran belanja modal. Terlebih ada rencana kenaikan tunjangan perumahan pejabat DPRD sebesar Rp 20 juta.
“Postur belanja pegawai di atas 30 persen itu gak bagus, yang harusnya dibesarkan itu postur belanja modal, bahkan yang disarankan belanja modal itu 30 persen. Kota Surabaya belanja modalnya 20% lho dan terbukti hasilnya ada. Kenapa kita gak coba menyisir anggaran dengan baik dan kita alokasikan anggaran untuk yang lebih kelihatan? Belanja modal yang pasti bermanfaat buat warga Kota Bandung,” imbuhnya.
