"Kita juga enggak mau. Artinya kita ingin saling memberikan pekerjaan rumah kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi agar menentukan Bandara Kertajati, bagaimana caranya biar bisa ramai. Sementara sambil menunggu buka saja dulu Bandara Husein," kata Farhan.
Jika keduanya berjalan, ujar Farhan, hal itu baik karena saat ini, baik Bandara Kertajati maupun Husein Sastranegara adalah aset yang belum digunakan secara optimal.
Saat ini di Bandara Husein Sastranegara hanya ada satu penerbangan, yakni rute Halim-Bandung-Pangandaran.
"Sayang. Jadi, alangkah baiknya kalau dimanfaatkan dengan benar. Tapi, memang saya sadar, itu melibatkan pembicaraan sudah level presiden karena ada aset TNI AU, PTDI, Angkasa Pura," ujarnya.
Baca Juga:Antisipasi PMK, Pemprov Jabar Mulai Distribusikan 52 Ribu Vaksin Ternak
Mengenai kemungkinan pembagian penerbangan, Farhan mengatakan pihak yang bisa melakukan penataan dan pengelolaan adalah PT Angkasa Pura karena BUMN tersebut bisa menghitung bisnisnya.
"Silakan bagaimana cara membaginya karena permintaannya juga bukan sedikit," kata Farhan.
Farhan mengungkapkan bahwa ada data menarik dari data jalinan transportasi udara Bandara Husein Sastranegara yang didapatkannya, yakni pertama, relasi Denpasar-Bandung urutan pertama dan kedua, relasi Medan-Bandung.
"Denpasar-Bandung itu wajar tempat wisata, tetapi Bandung-Medan urutan kedua. Sekitar 20 persen penumpang Husein terakhir datang dari Medan, kita selidiki, ternyata pebisnis dan mahasiswa. Bahkan dilihat urutannya, nomor satu Denpasar, dua Medan, Balikpapan, Padang, Batam, Yogya terendah, Surabaya itu nol," ucap Farhan tanpa menerangkan data kapan yang digunakan itu.
Perihal kelanjutan Bandara Kertajati yang digunakan sebagai infrastruktur untuk berbagai proyek strategis nasional di kawasan Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) jika Bandara Husein Sastranegara diaktifkan, Farhan mengatakan bahwa ada pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah.
Baca Juga:Sosok Terduga Pembunuh Sandy Permana Diungkap Warga dan Istri Korban
"Artinya bahwa tugas dari pemerintah pusat melakukan integrasi. Kalau kami ya mengoptimalkan daerah Bandung. Kan kalau enggak mungkin ya sudah kita bikin sepi aja (di sini), mudah-mudahan di sana ramai. Tapi, harus sampai kapan kami menunggu," tutur Farhan menambahkan.
