SuaraJabar.id - Proses pembangunan pabrik mobil listrik asal China PT Build Your Dream (BYD) di Kabupaten Subang, Jabar menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Pasalnya, ada dugaan premanisme yang terjadi dalam pembangunan pabrik mobil listrik asal China PT Build Your Dream (BYD) di Kabupaten Subang tersebut.
Kini Bupati Subang Reynaldi Putra Andita mengklaim bahwa aksi premanisme yang sempat terjadi dalam pembangunantersebut telah terselesaikan.
"Kemarin-kemarin memang sempat ramai saat kunjungan MPR ke China. Ada laporan ke pihak BYD China bahwa masih marak premanisme Subang. Namun setelah kami konfirmasi, kejadian itu sudah ditangani oleh Polres," katanya, Jumat (25/4/2025).
Baca Juga:Terungkap! Calo Tanah Hambat Pembangunan Pabrik BYD di Subang, Ini Kata Dedi Mulyadi
Ia mengatakan, aksi premanisme yang sempat terjadi dalam proses pembangunan PT BYD, di Kawasan Industri Subang Smartpolitan, telah ditangani oleh kepolisian.
Menurut dia, tindakan hukum telah diambil terkait aksi premanisme oleh jajaran pihak kepolisian dari Polres Subang.
Ia mengatakan, beberapa calon investor dikabarkan menunda rencana investasinya di Subang karena aksi premanisme.
Bupati menyampaikan, aksi premanisme Subang sebelumnya membuat banyak investor mengurungkan niat untuk membangun pabrik. Namun sekarang pihaknya sudah mulai menata ulang.
Atas hal tersebut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama untuk menghindari pungli-pungli dan aksi premanisme lainnya. Karena itu cukup mengganggu proses investasi di Subang.
Baca Juga:Tunggakan Pajak Mobil Lexus Gubernur Dedi Mulyadi Capai Rp42 Juta, Ini Penjelasannya
Seluruh elemen masyarakat harus sama-sama menjaga iklim investasi yang sehat. Sehingga akan banyak investasi yang masuk ke wilayah Subang.
Disebutkan, semakin banyak perusahaan yang membuka pabrik di Subang, maka dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi warga setempat.
Ia mengaku akan berkomitmen penuh menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh kawasan industri. Langkah ini dilakukan demi menciptakan iklim investasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
Sebelumnya, Polemik pembangunan pabrik mobil listrik asal China BYD di Subang Jabar belakangan ini menjadi sorotan publik. Pasalnya beredar terhambatnya investasi tersebut akibat premanisme.
Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dia menyebut bahwa persoalan pembangunan pabrik mobil listrik asal China BYD di Subang Jabar bukan masalah premanisme namun calo tanah.
"Sebenarnya problem di Subang itu bukan premanisme tapi percaloan tanah. Ada beberapa pihak yang menguasai tanah, ya mungkin sudah di-DP dulu sama orang, kemudian dia menawarkan harga yang sangat tinggi. Ada katanya yang nawarin Rp20 juta per meter, ada Rp10 juta per meter, ada Rp5 juta," ujar Dedi Mulyadi, dilansir dari Antara.
Seperti diketahui, dunia usaha memerlukan kepastian mengenai nilai yang diperlukan untuk berinvestasi namun yang terjadi harga tanahnya dipatok menjadi sangat tinggi, di mana ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan dari investasi yang datang dari luar negeri.
Soal isu premanisme, Dedi mengatakan hal itu adalah berita lama, dan kini kondisinya telah berbeda dan telah sangat berbeda.
Ia pun menilai bahwa aksi premanisme ormas (organisasi kemasyarakatan) dalam pembangunan pabrik BYD itu sudah tidak lagi relevan dengan kondisi yang ada saat ini.
Pasalnya, sudah ada tindakan kepada ormas tersebut.
"Nggak itu berita lama. Cek saja sekarang sudah sangat aman. Dicek deh, enggak ada lagi itu premanisme sekarang di sana. Yang jualin Aqua aja udah hampir enggak ada sekarang. Itu cerita lama aja. Makanya yang diperlukan oleh kita itu tindakan. Jadi kalau ada problem ambil tindakan, ada problem ambil tindakan," ucapnya.
Progres pabrik BYD, kata Dedi, berjalan dengan baik, termasuk izin akses tol yang telah dikeluarkan oleh kementerian.
"Ya tinggal BYD-nya aja untuk terus mewujudkan tinggal ada beberapa wilayah yang pembebasan tanahnya masih terkendala," katanya.
Ke depan, Dedi mengatakan bahwa akan melakukan fasilitasi dengan mempertemukan berbagai pihak untuk kepastian investasi.
"Hal ini akan segera saya fasilitasi, saya akan pertemukan antara pihak yang melakukan pembebasan tanah atas nama perusahaan dan kemudian warganya, mungkin minggu depan sudah kelar," tuturnya.
Sebelumnya Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah agar cepat turun tangan dalam menangani kasus ormas itu. Sebab proses pembangunan pabrik ini ternyata diganggu oleh sekelompok ormas.
"Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini," kata Eddy dalam akun instagram dia.
