-
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bogor menghadapi dugaan keracunan.
-
Investigasi awal belum pastikan keracunan, perlu tunggu hasil lab makanan dan riwayat kesehatan.
-
Tiga siswa telah pulang, satu siswa lain masih dirawat. Program MBG diperketat pengawasannya.
Peningkatan status ini bukan hanya sekadar label, melainkan indikasi bahwa rumah sakit akan memenuhi standar layanan nasional yang lebih tinggi, dengan fasilitas, peralatan medis, dan tenaga ahli yang lebih lengkap dan mumpuni.
Ini adalah investasi jangka panjang dalam infrastruktur kesehatan publik.
Sejumlah aspek penting menjadi fokus utama dalam proses verifikasi ini. Tim verifikator dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan mendalam terhadap data aset tetap rumah sakit, memastikan semua inventaris tercatat dengan akurat.
Selain itu, aspek sumber daya manusia dan kepegawaian juga diverifikasi secara cermat, termasuk struktur organisasi, jumlah dan kualifikasi tenaga medis, serta status kepegawaian. Evaluasi ini penting untuk memastikan kelancaran operasional pasca-alih kepemilikan.
Baca Juga:Dedi Mulyadi Stop Penerimaan CPNS di Jabar, Ini Alasannya!
Kelengkapan self-assessment layanan, laporan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan dokumen pengawasan internal juga menjadi bagian integral dari proses verifikasi.
Pemeriksaan ini bertujuan untuk memahami kinerja finansial, operasional, dan kepatuhan RSUD terhadap standar yang berlaku.
Terakhir, penunjukan penanggung jawab pemenuhan data menjadi langkah penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas selama masa transisi.
Verifikasi yang komprehensif ini menjamin bahwa seluruh aspek operasional dan administrasi rumah sakit berada dalam kondisi siap untuk beralih ke manajemen provinsi.
Dengan pengalihan pengelolaan ke Pemprov Jabar, dr. Ilham Chaidir menambahkan, rumah sakit ini diharapkan mampu bertransformasi menjadi pusat rujukan regional yang disegani.
Visi ini selaras dengan upaya pemerintah provinsi untuk mendistribusikan layanan kesehatan berkualitas secara merata di berbagai wilayah, mengurangi sentralisasi rujukan ke ibu kota.
Baca Juga:Bukan Lagi Coblos Kertas, Pilkades Serentak di Jabar Pakai E-Voting
“Pak Gubernur berkeinginan mendekatkan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Ke depan masyarakat Bogor, Cianjur, Sukabumi, Depok, tidak perlu ke Jakarta, cukup di RSUD Kota Bogor,” katanya.
Dengan RSUD Kota Bogor menjadi pusat rujukan regional yang kuat, pasien dari wilayah penyangga Jakarta seperti Bogor, Cianjur, Sukabumi, dan Depok tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh dan mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan perawatan spesialis di Jakarta. Ini adalah solusi praktis yang meringankan beban masyarakat.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menegaskan kesiapan pemerintah provinsi untuk mengambil alih RSUD Kota Bogor.
Pernyataan tegas itu disampaikannya saat menjenguk pasien korban ambruknya Majelis Taklim Asohibiya yang dirawat di RSUD pada 8 September lalu.
Insiden tersebut menjadi titik tolak yang memperkuat urgensi pengambilalihan, di mana Gubernur melihat langsung tantangan dan kebutuhan yang dihadapi rumah sakit dalam menangani kasus-kasus darurat dengan kapasitas yang terbatas.
Pemprov Jabar menilai langkah pengambilalihan ini sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya menyediakan layanan kesehatan optimal.
