“Ibu juga di SMP Nasional (sekolah asal Nayla) masih memiliki tunggakan, SPP, uang buku dan uang bangunan betul terbayar. Ada tunggakan sekitar Rp 2 juta,” kata Tati.
“Makanya minta bantu ke Bu Tini, bagaimana supaya ijazah keluar, masih ketahan karena belum bayar. Kemarin ke sana harus dibayar ambil rapot, cuman yang gurunya sudah tahu keadaan kami, akhirnya punya Nayla (rapot) dikasih. Terus kata suami nanti kalau sudah kerja lagi akan dicicil, karena itu bekas anak sekolah. InsyaAllah,” lanjut Tati.
Dalam kondisi serba keterbatasan, dan suaminya yang sudah tidak lagi bekerja karena corona, Tati terus berharap agar sang cucu Nayla dapat diterima di sekolah negeri. Sekolah yang dituju di SMK Negeri 2 Bandung, yang memiliki jarak yang tidak jauh dari rumah.
“Mudah-mudahan ibu minta sampai cucu diterima di SMK 2, supaya tidak berat untuk bayarannya karena gratis kalau di sekolah negeri. Kalau di swasta berat untuk bayarannya,” kata Tati.
Baca Juga:Hampir Gagal Ikut PPDB Jabar, Koordinat Alamat Rumah di Laut China Selatan
Tati berharap pemerintah dapat membatu cucunya Nayla untuk dimudahkan melanjutkan pendidikan di jenjang SMA. Ia meminta kepada Gubernur Ridwan Kamil untuk membantu.
“Saya berharap karena keadaan segini, tolong supaya Nayla bisa masuk ke SMK 2, sampai masuk, minta tolong ke pemerintah dan gubernur. Karena keadaan segini saja, untuk makan kurang-kurang. KIP pingin punya, tapi nggak tahu caranya.”
Sebelumnya, sejumlah orang tua yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) mendatangi Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jabar, menuntut agar Disdik memprioritaskan masyarakat kurang mampu agar dapat diterima di sekolah negeri pada Selasa (23/6/2020) lalu.
Ketua FMPP Illa Setiawati mengungkapkan tuntutan orang tua siswa, agar Disdik bisa memprioritaskan siswa kurang mampu untuk diterima di sekolah negeri di wilayah terdekat. Bukan mengusulkan ke sekolah swasta di wilayah terdekat. Hal ini dinilai tidak adil bagi siswa tidak mampu, untuk mendapatkan pendidikan gratis di sekolah negeri.
“Ada banyak siswa miskin yang di wilayahnya tidak memiliki sekolah, seharusnya bisa diprioritaskan untuk diterima di sekolah negeri terdekat dengan wilayahnya. Tapi pihak Disdik malah mengusulkan untuk ke sekolah swasta, ini memberatkan orang tua,” ungkap Illa.
Baca Juga:PPDB Jabar Bermasalah, DPRD: Minim Infrastruktur, Sistem Daring Kurang
Pihaknya juga meminta Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) juga diprioritaskan untuk masuk ke sekolah negeri, dan dalam PPDB seharusnya tidak didaftarkan memalui perangkingan melalui nilai rapor. FMPP juga menyangkan tidak efektifnya sosialisasi yang dilakukan oleh Disdik kepada pihak sekolah mengenai jalur afirmasi kepada KETM.
