Tak Dengar Buruh, Ridwan Kamil Tetapkan UMK 2022 Berdasarkan PP 36 Tahun 2022

SuaraJabar.id - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menetapkan upah minimum kabupaten/kota atau UMK 2022 di Jabar menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.732-Kesra/2021 Tetang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Keputusan tersebut ditetapkan Ridwan Kamil pada Selasa (30/11/2021).

Dari UMK 27 kabupaten dan Kota di Jawa Barat yang tertera dalam keputusan itu, tak ada yang kenaikannya sesuai dengan keinginan buruh.

Baca Juga:778 Sekolah di Kota Bandung Siap Gelar PTM Gelombang Ketiga

Kota Cimahi misalnya, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cimahi Ngatiyana memberikan kabar yang cukup menggembirakan bagi para buruh di Kota Cimahi. Sebab, ia merekomendasikan besaran Upah Minimum Kota (UMK) Cimahi 2022 sebesar 8,5 persen.

"Rekomendasikan UMK 2022 naik sebesar 8,5 persen atau sekitar Rp 200 ribu dari UMK tahun ini," terang Ngatiyana saat ditemui di Cimahi Utara pada Jumat (26/11/2021).

UMK tahun 2021 di Kota Cimahi sendiri sebesar Rp 3.241.919. Jika dikalkulasikan, kenaikan 8,5 persen nominalnya Rp 275.563,115 sehingga nilai rekomendasi UMK tahun 2022 di Kota Cimahi menjadi Rp 3.517.492,955.

Namun dalam keputusan itu, UMK 2021 Kota Cimahi hanya naik sangat tipis menjadi Rp 3.272.668,50.

Selain Cimahi, Kabupaten Bandung juga menyampaikan rekomendasi UMK 2022 mereka naik 10 persen dari tahun sebelumnya.

Baca Juga:Demo Sampai Malam, Akhirnya Buruh dan Pemprov Jatim Capai Kesepakatan

Bupati Bandung, Dadang Supriatna sendiri dalam unggahan akun instagramnya @kang.dadangsupriatna telah menyampaikan hal serupa. Ia sudah menandatangani rekomendasi kenaikan UMK tahun 2022 sebesar 10 persen.