Kemudian untuk lahan milik pemerintah provinsi yang disiapkan jika akan dibuat bangunan baru, ia mengungkap bahwa pihaknya telah mengidentifikasi tiga lokasi.
Pertama di kawasan Ujung Jaya Kabupaten Sumedang sekitar 10 hektare, lalu lahan di kawasan Kota Bandung, yang luasnya lebih 10 hektare, dan di kawasan Jatinangor Sumedang sekitar lima hektare.
"Memang belum disertifikatkan tanahnya, tetapi prinsipnya kami siap mendedikasikan itu. Kami ingin Jawa Barat harus terdepan," ujarnya.
Terkait kesiapan Jabar dan empat lokasi potensial itu juga dikemukakan Herman Suryatman saat menghadiri Rapat Pleno Progres Pembentukan Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial RI dan pemangku kepentingan terkait di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (19/3).
Baca Juga:Pemprov Jawa Barat Terapkan WFA Bagi ASN untuk Periode Libur Lebaran
Saat itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan saat ini ada sebanyak 45 Sekolah Rakyat yang lokasinya tersebar di berbagai kabupaten/kota di Indonesia.
Direncanakan, jumlah tersebut telah siap untuk memulai kegiatan belajar-mengajar pada tahun ajaran 2025 -2026.
"Sampai sekarang kira-kira baru 45 yang siap untuk diselenggarakan sebagai Sekolah Rakyat," ucap Saifullah.
Ia menyebut bahwa pihaknya menerima 198 usulan lokasi Sekolah Rakyat berupa gedung yang dapat direvitalisasi atau pun lahan kosong yang dapat didirikan bangunan baru.
Dari total usulan yang masuk, 151 lokasi sedang dalam kajian lebih lanjut, terdiri dari 115 lokasi berupa tanah kosong, sedangkan 36 lokasi berupa aset bangunan yang berpotensi direvitalisasi.
Baca Juga:Kebijakan Baru Dedi Mulyadi, Hapus Tunggakan Pajak Kendaraan Roda Dua dan Empat Hingga 2024
"Dari jumlah tersebut, baru 45 lokasi yang benar-benar siap," katanya.
