Baca 10 detik
DPRD Bogor menyetujui perpanjangan PKS TPAS Galuga namun dengan catatan keras yang menuntut transparansi radikal serta mekanisme sanksi kuat agar perjanjian ini punya gigi atau kekuatan hukum nyata.
DPRD mendesak detail teknis PKS termasuk operator, Standar Layanan Minimal, SOP kedaruratan (longsor, lindi, kebakaran), dan jumlah sampah untuk menjamin enforceability serta keselamatan lingkungan.
Perpanjangan kerja sama ini harus menjadi solusi menang-menang yang menguntungkan daerah dan warga terdampak, serta wajib menjaga lingkungan hidup dengan teknologi pengolahan sampah yang tepat.
“Pemkot Bogor akan menindaklanjuti seluruh proses yang diperlukan, termasuk penyempurnaan dokumen kerja sama dan pelaksanaan teknis di lapangan,” ujar Jenal.
