-
Warga Cianjur menagih janji kampanye Bupati Wahyu Ferdian untuk menolak proyek geothermal yang dinilai mengancam ekosistem Gunung Gede Pangrango.
-
Ketidakhadiran Bupati saat warga menagih janji menolak geothermal memicu kekecewaan mendalam dan anggapan bahwa Cianjur telah kehilangan sosok pemimpin.
-
Penolakan proyek geothermal didorong trauma gempa 2022. Warga khawatir proyek tersebut merusak lingkungan dan memperburuk kerentanan tanah di zona rawan bencana.
SuaraJabar.id - Isu lingkungan dan akuntabilitas pejabat publik kembali memanas di Jawa Barat. Ratusan warga yang bermukim di sejumlah kecamatan di kaki Gunung Gede Pangrango, Cianjur, melancarkan aksi protes besar-besaran pada Rabu siang tadi.
Mereka mendatangi Kantor Bupati Cianjur bukan untuk sekadar bersilaturahmi, melainkan menuntut pertanggungjawaban atas ucapan Mohammad Wahyu Ferdian saat masa kampanye lalu.
Aksi ini dipicu oleh kekhawatiran mendalam masyarakat terhadap proyek pembangkit listrik panas bumi atau geothermal yang dinilai mengancam ekosistem tempat tinggal mereka.
Massa aksi yang datang menggunakan berbagai kendaraan, melakukan konvoi panjang dari wilayah utara Cianjur, menciptakan pemandangan solidaritas yang kuat sebelum akhirnya menggelar orasi di depan pusat pemerintahan daerah tersebut.
Baca Juga:KA Jaka Lalana Rute Jakarta-Cianjur Resmi Beroperasi 14 Desember: Cek Jadwal dan Rutenya!
Perwakilan massa aksi, Deden Patra, menegaskan bahwa kedatangan mereka memiliki dasar yang kuat: menagih komitmen.
Dalam orasinya, Deden mengingatkan bahwa Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, pernah berjanji akan berdiri bersama rakyat untuk menolak pembangunan geothermal yang masuk ke wilayah Kecamatan Pacet dan Cipanas.
"Masyarakat di bawah kaki gunung menilai proyek tersebut akan merusak lingkungan dan dapat mengundang bencana, ini juga disampaikan Bupati Cianjur sebelum terpilih akan menolak dan melawan proyek panas bumi bersama masyarakat," tegasnya di tengah kerumunan massa.
Sayangnya, aspirasi warga tersebut seolah bertepuk sebelah tangan. Saat masyarakat datang jauh-jauh untuk mengadukan nasib dan menagih janji, Bupati Cianjur justru tidak berada di tempat.
Situasi ini memicu kekecewaan mendalam. Sejumlah tokoh masyarakat akhirnya hanya bisa menyampaikan orasi mereka di bawah pengawalan ketat aparat gabungan dari TNI/Polri, Satpol PP, dan Dishub Cianjur.
Baca Juga:Jalur KA Jaka Lalana Jakarta-Cianjur Segera Dibuka, Bupati: Siap-Siap Ekonomi Meroket
Ketidakhadiran pemimpin daerah di saat genting seperti ini dinilai sebagai bentuk ketidakpedulian. Deden Patra kembali menyuarakan rasa frustrasi warga dengan pernyataan yang menohok.
"Kami sangat kecewa Bupati yang berjanji akan melawan dan menolak tidak berani hadir di depan masyarakat yang sudah memilih-nya, tapi bagi kami ketika ada proyek di bawah kaki gunung yang ditakutkan dapat memicu terjadinya bencana akan terus kami tolak," katanya.
Bahkan, sentimen ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah mulai muncul. Absennya Bupati ditafsirkan sebagai hilangnya sosok pemimpin bagi warga Cianjur, khususnya mereka yang berada di zona rawan bencana di kaki Gunung Gede-Pangrango.
"Kami datang untuk menagih janji, namun bupati tidak hadir, sehingga kami menilai Cianjur sudah tidak punya pemimpin, kami akan terus melakukan aksi sampai tuntutan kami dikabulkan," tambah Deden.
Penolakan keras warga bukan tanpa alasan logis. Masyarakat Cianjur masih dihantui trauma mendalam pasca gempa magnitudo 5.6 pada tahun 2022 yang meluluhlantakkan belasan desa dan merenggut 600 nyawa.
Keberadaan proyek geothermal di kawasan konservasi Gunung Gede-Pangrango dikhawatirkan akan memperburuk kerentanan tanah dan merusak alam yang menjadi penyangga kehidupan mereka.
