-
Pemkab Bogor mengalokasikan anggaran Rp100 miliar pada APBD 2026 untuk memulai pembangunan jalan khusus tambang guna mengatasi kemacetan dan kecelakaan di wilayah Bogor Barat.
-
Dana pembebasan lahan berpotensi dialihkan untuk konstruksi fisik jika pengusaha tambang memenuhi komitmen hibah lahan, sehingga mempercepat proses pembangunan jalan sepanjang 15 kilometer tersebut.
-
Kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha menjadi kunci penyelesaian konflik lalu lintas, yang bertujuan memisahkan kendaraan masyarakat dari truk tambang bertonase besar demi keselamatan publik.
SuaraJabar.id - Kabar gembira yang dinanti-nanti warga Bogor Barat akhirnya terealisasi dalam bentuk angka nyata. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tidak lagi sekadar berwacana, melainkan telah mengambil langkah agresif dengan menggelontorkan anggaran fantastis sebesar Rp100 miliar.
Dana segar ini disiapkan khusus untuk memulai proyek krusial pembangunan jalan khusus tambang yang selama ini menjadi sumber polemik kemacetan dan kecelakaan.
Kepastian anggaran ini menjadi angin segar bagi ribuan pelintas dan warga yang setiap hari bertaruh nyawa di jalur Parungpanjang-Cigudeg.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mengonfirmasi hal tersebut usai pertemuan strategis antara Bupati Bogor Rudy Susmanto dengan puluhan pengusaha tambang di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Selasa, 13 Januari 2026.
Baca Juga:Hasil Pertemuan Rudy Susmanto dan Pengusaha: Sepakat Hibahkan Lahan, Siap Lobi Dedi Mulyadi
Dalam APBD Tahun 2026, plot anggaran Rp100 miliar tersebut sejatinya diperuntukkan bagi pembebasan lahan. Namun, pertemuan dengan para pengusaha tambang memunculkan dinamika positif yang menguntungkan kas daerah.
“Di APBD kami Rp100 miliar untuk pembebasan lahan. Kemudian ketika tadi bertemu ternyata pengusaha juga punya itikad baik untuk menghibahkan tanahnya,” kata Ajat kepada wartawan.
Jika proses hibah lahan dari para pengusaha berjalan mulus dan memenuhi seluruh aspek hukum serta administrasi, maka dana Rp100 miliar tersebut tidak perlu habis untuk membeli tanah.
Sisa anggaran pembebasan lahan dapat langsung dialihkan untuk pembiayaan pembangunan fisik jalan tambang alias konstruksi beton dan aspal.
Tujuan utama dari megaproyek ini sangat jelas keselamatan publik. Dengan dibangunnya jalan tambang, Pemkab berharap bisa memisahkan secara total antara masyarakat yang melintas menggunakan sepeda motor atau mobil pribadi dengan angkutan barang bertonase besar.
Nantinya, angkutan tambang tidak lagi diperbolehkan melintas di jalan umum yang saat ini digunakan masyarakat. Skenario ini diharapkan mengakhiri era "jalur neraka" yang sering disematkan pada wilayah tersebut.
Baca Juga:Dorong Lapangan Kerja Baru, Pemkab Bogor Buka Ruang Kolaborasi Seluas-luasnya Bagi Swasta
Jalan khusus ini direncanakan membentang sepanjang kurang lebih 15 kilometer. Infrastruktur ini digadang-gadang menjadi solusi permanen untuk memisahkan lalu lintas tambang dari aktivitas masyarakat sehari-hari, seperti berangkat kerja atau sekolah, tanpa rasa was-was.
Ajat juga menekankan bahwa pembangunan jalan khusus tambang ini harus dilakukan secara kolaboratif. Beban berat ini tidak bisa dipikul sendirian hanya dengan mengandalkan APBD yang terbatas. Kontribusi dunia usaha dan sumber pendanaan lainnya sangat krusial agar proyek ini bisa cepat terealisasi.
Sebagai tindak lanjut yang serius, hasil pertemuan dan kesepakatan mengenai anggaran serta hibah lahan ini tidak akan didiamkan.
"Rencananya, poin-poin penting ini akan disampaikan langsung oleh Bupati Bogor kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada pekan depan," tukasnya.
