- Pakar HKTI Jabar, Entang Sastraatmadja, memperingatkan adanya "jebakan swasembada beras" yang mengancam kemandirian pangan Indonesia.
- Jebakan ini muncul karena rasa aman berlebihan, melemahnya insentif produktivitas, dan kurangnya inovasi pasca pengumuman swasembada.
- HKTI mendesak pemerintah merancang lima langkah strategis terpadu, termasuk investasi teknologi, diversifikasi, dan mitigasi perubahan iklim.
Harga minimum yang wajar, penetapan harga pembelian pemerintah yang kompetitif, subsidi input pertanian yang tepat sasaran, dan asuransi pertanian adalah instrumen penting untuk menjaga motivasi dan kesejahteraan petani, yang merupakan tulang punggung produksi.
5. Pembangunan Infrastruktur Penyimpanan dan Distribusi Memadai:
Kerugian pascapanen yang signifikan dapat ditekan dengan gudang modern berpengaturan suhu, jaringan transportasi lancar, dan sistem logistik efisien. Infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat daya saing produk dalam negeri.
Entang menegaskan bahwa kelima langkah ini menjadi agenda krusial agar swasembada beras tidak berhenti sebagai pencapaian simbolik. Swasembada harus dimaknai sebagai proses berkelanjutan yang menuntut konsistensi kebijakan dan komitmen bersama, terutama jika tujuan yang lebih besar adalah swasembada pangan secara menyeluruh.
Baca Juga:Pemkab dan Polres Tasikmalaya Manfaatkan Lahan Kering untuk Tanaman Jagung
"Anggapan bahwa swasembada beras adalah pekerjaan yang telah selesai merupakan pandangan yang kurang tepat. Keberhasilan yang diraih tidak boleh melahirkan euforia berlebihan atau sikap jumawa," pungkas Entang.
Ia berharap pemerintahan Presiden Prabowo mampu menghadirkan paradigma baru yang menempatkan swasembada sebagai proses dinamis, bukan sekadar pencapaian angka, demi fondasi kokoh kemandirian pangan Indonesia.
