Wacana Penerapan ERP di Jalan Margonda, Polisi: Infrastruktur Masih Kurang

SuaraJabar.id - Wacana penerapan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di Jalan Margonda Kota Depok oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pada tahun depan dinilai tidak tepat.

Sebab, masih banyak infrastruktur di Jalan Margonda yang harus dibenahi. Hal tersebut disampaikan Kasatlantas Polrestro Depok Kompol Sutomo.

"ERP dari (Polrestro Depok) kami belum pernah rapat tuh. Enggak tepat kalau (ERP) diterapkan di Jalan Margonda. Karena masih harus dibenahi infrastruktur Jalan Margonda, " kata Sutomo di Jalan Margonda Depok pada Rabu (27/11/2019).

Sutomo menyebut, pembenahan infrastruktur di Jalan Margonda harus dilakukan karena kenyataannya masih banyak trotoar yang rusak atau bolong-bolong. Menurutnya, hal itu perlu diperhatikan, jika BPTJ mau menerapkan jalan berbayar untuk mengatasi kemacetan di Jalan Margonda .

"ERP belum tepat, karena infrastruktur masih kurang. Kita lihat jalanan di wilayah Tangerang Selatan itu bagus infrastrukturnya. Perlu dicontoh," kata dia.

Berdasarkan data Satlantas Polrestro Depok, kendaraan yang melintas Jalan Margonda Depok perjam sekitar 4.500 unit kendaraan. Jumlah tersebut berdasar penghitungan, ketika jam sibuk berangkat kerja.

"Tidak ada penataan Jalan Margonda (tidak tepat ERP). Data kendaraan yang melintas per jam 4.500 (unit) pada jam 06.00 WIB dan 07.00 WIB," kata Sutomo.

Sementara, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan rencana penerapan sistem ERP di Jalan Margonda oleh BPTJ masih sebatas wacana. Idris bahkan menyatakan masih fokus dan berkonsentrasi pada pembangunan Lintas Rel Terpadu (LRT) yang termasuk proyek transportasi prioritas skala nasional.

"Masih wacana, belum ada pemberitahuan informasi secara resmi ke kita (Pemkot Depok) dari BPTJ. Kami masih fokus soal konsen masalah pembangunan LRT, di Cibubur, nanti kita ingin connect dengan MRT yang direncanakan, ada di beberapa titik Kota Depok," ucap Idris.

Kontributor : Supriyadi