Draft dari OPD itu, lanjut Bey, diharapkan Senin (3/2) pekan depan akan rampung, untuk kemudian dipadupadankan dengan rancangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang hari ini dibahas dalam rapim tersebut.
"Jadi saya minta Senin sudah ada untuk dicari titik temu antara versi Bappeda dan dinas dengan jumlah yang ditargetkan Rp2 triliun hingga Rp4 triliun," ucapnya.
Diketahui, ada arahan dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025, ditetapkan bahwa efisiensi belanja negara sebesar Rp306 triliun, yang terdiri dari anggaran belanja kementerian sebesar Rp256 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp50,596 triliun.
Presiden juga menginstruksikan seluruh kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, untuk menerapkan langkah efisiensi, yang tertuang dalam diktum keempat, yakni:
1. Membatasi belanja kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, serta seminar atau (focus group discussion).
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen.
3. Membatasi belanja honorarium dengan mengacu pada Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional.
4. Mengurangi belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran pada target kinerja pelayanan publik.
Baca Juga:Pj Gubernur: Pemprov Jawa Barat Tiga Kali Tolak Pengajuan PKKPRL PT TRPN
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung dalam bentuk uang, barang, atau jasa.
