SuaraJabar.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf akan mempelajari ide Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menjadikan program Keluarga Berencana (KB).
Termasuk vasektomi sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan sosial (bansos) dan beasiswa.
"Ya, ini kami sedang mempelajari ide itu ya. Jadi, semua ketentuannya sedang dipelajari," ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu 30 April 2025.
Menurut dia, KB merupakan program yang baik, tetapi penerapannya sebagai syarat bansos masih perlu kajian lebih lanjut.
Baca Juga:Pernyataan Dedi Mulyadi Jadi Sorotan Ono Surono: Penting Untuk Membangun Kepercayaan Publik
Dikatakan bahwa penyaluran bansos miliki proses yang harus diikuti dan tidak bisa dipaksakan secara tiba-tiba.
Pemerintah memerlukan waktu untuk mempelajari ide tersebut sebelum menerapkannya.
"Idenya Kang Dedi misalnya setiap menerima bantuan sosial bisa ikut terlibat dalam pengelolaan sampah, ikut bersih-bersih, itu satu ide yang sangat bagus. Akan tetapi, kalau bersyarat dengan itu (vasektomi), terus terang masih harus mempelajari lebih jauh," ucap dia.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi berencana menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan mulai beasiswa hingga berbagai bantuan sosial dari provinsi.
Hal ini, kata Dedi, bertujuan agar pemberian bantuan pemerintah, termasuk dari provinsi, lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja, mulai dari bantuan kesehatan, kelahiran, hingga bantuan lainnya, keluarga yang itu-itu saja.
Baca Juga:Perjuangan Bocah SMP Rawat Ayah Sakit Hingga Meninggal, Dedi Mulyadi Beri Reaksi Menyentuh
Dengan demikian, lanjut dia, seluruh bantuan pemerintah akan terintegrasi dengan program KB.
"Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan nontunai keluarga dia, nanti uang negara mikul di satu keluarga," kata Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Bandung, Senin (28/4).
Kebijakan ini, menurut Dedi, sebagai jalan keluar karena saat ini keluarga tidak mampu banyak yang melahirkan dengan cara operasi sesar, yang per tindakannya sedikitnya Rp25 juta.
Dedi mengatakan bahwa KB, terlebih KB pria berupa vasektomi (metode operasi pria/MOP), akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial.
Mengingat dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.
Wajib Militer Dedi Mulyadi
