Realisasi belanja dan pendapatan APBD Karawang per 30 November 2025 masih rendah, rata-rata di bawah 90%, dengan belanja baru mencapai 70,37%.
Belum ada OPD Karawang yang realisasi belanjanya di atas 90%, bahkan dinas besar seperti PUPR dan Pertanian serapannya masih di kisaran 60%.
BPKAD Karawang terus memantau dan berkoordinasi untuk mempercepat serapan anggaran dan realisasi pendapatan menjelang akhir tahun 2025.
SuaraJabar.id - Menjelang tutup buku akhir tahun 2025, lampu kuning menyala bagi kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Jawa Barat. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat membuka data yang cukup memprihatinkan terkait pengelolaan kas daerah.
Tercatat, realisasi pendapatan maupun belanja di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih rendah, rata-rata masih di bawah angka psikologis 90 persen.
Kondisi ini tentu menjadi sorotan publik, mengingat sisa waktu tahun anggaran tinggal menghitung hari. Keterlambatan serapan anggaran seringkali berdampak langsung pada lambatnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.
Kepala BPKAD Karawang, Eka Sanatha, mengungkapkan data per 30 November 2025. Dari total alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp6,35 triliun, uang yang baru berhasil dibelanjakan untuk kepentingan rakyat baru mencapai Rp4,47 triliun.
Baca Juga:4 Spot Wisata Karawang Paling Kalcer dan Estetik Buat Healing Akhir Tahun Anti Boncos
"Realisasi belanja daerah per 30 November 2025 sekitar Rp4,47 triliun atau mencapai 70,37 persen dari alokasi anggaran yang tersedia," kata Eka dilansir dari Antara, Sabtu (6/12/2025).
Pada tahun 2024, realisasi belanja di periode yang sama mampu menyentuh angka 70,47 persen. Meski selisihnya tipis, penurunan ini menjadi indikasi adanya hambatan dalam eksekusi program.
Fakta di lapangan menunjukkan belum ada satu pun OPD di lingkungan Pemkab Karawang yang mampu menembus capaian belanja di atas 90 persen. Prestasi tertinggi saat ini dipegang oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dengan realisasi 85,43 persen.
Sorotan tajam justru mengarah pada dinas-dinas teknis yang memiliki pagu anggaran jumbo dan bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yang bertanggung jawab atas jalan dan jembatan, ternyata baru mampu merealisasikan belanja sebesar 61,13 persen.
Baca Juga:Dedi Mulyadi Tancap Gas Pulihkan Citarum dan Infrastruktur Jabar di 2026
Setali tiga uang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang memegang peranan vital dalam urusan pangan warga, juga mencatatkan angka yang tak kalah rendah, yakni baru 60,68 persen.
Kondisi ini memicu pertanyaan, apakah proyek-proyek fisik dan bantuan pertanian benar-benar berjalan di lapangan?
Menanggapi rendahnya angka statistik tersebut, Eka Sanatha mencoba menepis anggapan miring soal kinerja buruk birokrasi. Ia berdalih bahwa rendahnya persentase tersebut lebih disebabkan oleh masalah administrasi pencairan.
"Disebutkan, serapan anggaran yang masih rendah di sejumlah organisasi perangkat daerah itu bukan karena kinerja buruk. Namun, banyak proyek dan program yang anggarannya belum terpakai atau dicairkan," jelasnya.
Biasanya, proyek fisik memang baru ditagihkan pembayarannya di akhir tahun setelah pekerjaan rampung 100 persen. BPKAD mengaku terus melakukan pemantauan ketat (monitoring) agar tidak terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang terlalu besar, yang menandakan uang rakyat tidak terpakai efektif.
"Kami terus melakukan pemantauan. Mudah-mudahan hingga akhir tahun nanti serapannya bisa mencapai hasil maksimal," harap Eka.
