Usman menyebutkan data Non DTKS yang masuk ke Dinsos sebanyak 210.000 KK. Baik yang daftar online maupun yang di usulkan RT.
Data yang masuk gelombang pertama 13-16 April sebanyak 71.000 KK lebih. Dan data yang masuk gelombang kedua 16-18 April sebanyak 140.000 KK lebih.
Sehingga total ada 210.000 KK lebih data Non DTKS yang masuk ke Dinsos.
"Dari 210.000 data Non DTKS yang masuk, ada yang data ganda dan banyak yang tidak sesuai kriteria pekerjaan. Setelah divalidasi dari 70.000 KK data gombang pertama hanya 50.000 KK yang valid, nah 30.000 KK yang menerima Bansos saat ini ya dari gelombang pertama itu," katanya.
Baca Juga:Dear KPK, Bansos Corona untuk Orang Miskin Depok Dikorupsi
Sementara itu, data DTKS yang terdaftar di Dinsos Kota Depok sebanyak 78.065. Mereka adalah penerima Bansos PKH, PPNT, Dana Desa, Bansos Provinsi dan Bansos Kabupaten/Kota yang rutin menerima diterima setiap bulan.
"Mereka yang 78.065 ini adalah warga miskin Depok yang sudah didata dari dulu," ungkapnya.
Selama PSBB, selain Bansos dari APBD Kota Depok ada dua bantuan lainnya yang bakal masuk ke Kota Depok. Yaitu dari pusat Rp600 ribu per KK, dan dari Provinsi Rp500 ribu per KK untuk 34.000 KK.
"Bansos Provinsi baru turun untuk 10.000 KK dari 34.000 KK yang dijanjikan. Sisanya belum turun karena data yang diajukan dari Depok banyak yang tidak valid BNBA," ungkap Usman.
Sedangkan bantuan yang dari pusat, Usman belum bisa menyebutkan berapa jumlahnya dan kapan akan turun. Sebab pihaknya masih dalam proses pengusulan ke pusat.
Baca Juga:Ampun Deh! Ada Korupsi Bansos Corona untuk Orang Miskin di Depok
"Kami mengusulkan sekitar sebanyak 125.000 KK ke pusat, untuk DTKS dan Non DTKS. Nanti kalo semua usulan disetujui kita akan salurkan ke DTKS dulu, kemudian sisanya disalurka ke Non DTKS," pungkasnya.
